rss_feed

Desa Marga Bhakti

JL.POROS BATUMARTA UNIT XI
Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Kode Pos 32152

mail_outline desamargabhakti@gmail.com

  • JAMALUDIN

    Kepala Desa

  • FAISAL MU'AMMAR

    Sekretaris Desa

  • AHMAD SAYID MAULANA

    Kasi Pemerintahan

  • NANGIMUL HAKIM

    Kasi Kesejahteraan

  • RITA JIARTI

    Kasi Pelayanan

  • YUSTINA IMAS YULIA

    Kaur Keuangan

  • SITI FATIMAH

    Kaur Tata Usaha & Umum

  • DYSTIYAN RENDY SETIAWAN

    Kaur Perencanaan

settings Pengaturan Layar

trending_down

68 visitors

Pengunjung Hari Ini

60.18 %
Kemarin 113 visitors

router OpenSID 22.08

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Marga Bhakti

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA MARGA BHAKTI KECAMATAN SINAR PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
fingerprint
UU No 2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19

01 Jan 2022 11:52:47 71 Kali

Jakarta, 08/10/2020

Kemenkeu – Penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara.

Penjelasan tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang hadir menyampaikan Keterangan Pendahuluan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dalam Sidang Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (08/10).

“Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para pemohon. Dengan demikian, pemohon tidak dapat memenuhi lima syarat kumulatif terkait kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Justru sebaliknya, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional para pemohon untuk mendapat perlindungan dan penghidupan yang layak pada saat terjadinya bencana luar biasa akibat pandemi Covid 19,” jelas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu memaparkan latar belakang terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Kondisi yang sangat luar biasa atau extraordinary mendorong berbagai negara untuk melakukan langkah-langkah yang juga extraordinary di dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan perekonomiannya, seperti melakukan kebijakan ekspansi fiskal, kebijakan moneter yang bersifat longgar, penurunan suku bunga Bank Sentral, disertai memompa likuiditas atau langkah quantitative easing, serta melakukan relaksasi regulasi di sektor keuangan. Berbagai upaya ini dilakukan untuk bisa menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dan ekonomi.

“Perekonomian Indonesia telah mengalami tekanan berat bahkan dengan dimulainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan Maret. Langkah tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama turun menjadi hanya 2,97 persen dari biasanya di kisaran lima persen,” ujar Menkeu.

undefined

Bahkan, gejolak pasar keuangan global menyebabkan arus modal keluar keluar dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp148,8 triliun, kenaikan yield SUN 10 Tahun di atas delapan persen, pelemahan IHSG hampir 28 persen, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp16 ribu per dolar Amerika, dan depresiasi 17,6 persen year to date pada akhir Maret 2020.

"Kondisi ekonomi kuartalan yang kemudian dilakukan PSBB secara ketat dan penuh menyebabkan perekonomian kita makin turun tajam pada kuartal II menjadi minus 5,3 persen. Dimana seluruh komponen perekonomian dari konsumsi rumah tangga, investasi, kegiatan ekspor impor mengalami kontraksi sangat tajam. Untuk menangani penyebaran Covid-19 dan dampak sangat besar yang mengancam kondisi sosial perekonomian, maka dampak yang dapat menimbulkan domino effect yang bisa juga menimbulkan ancaman stabilitas sistem keuangan. Pemerintah bersama otoritas sektor keuangan memandang perlu melakukan langkah-langkah luar biasa atau extraordinary secara cepat dan signifikan," ungkap Menkeu.

Pelaksanaan langkah extraordinary dimaksudkan untuk menciptakan tindakan preventif dan melaksanakan penanganan Covid-19 yang memerlukan produk hukum yang memadai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pemerintah bersama otoritas sektor keuangan berkeyakinan bahwa produk hukum yang paling memadai untuk mengatasi kondisi kegentingan memaksa akibat Covid-19 tersebut adalah dalam bentuk Perppu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kegentingan memaksa.

“Dengan kondisi demikian, maka tujuan pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sesungguhnya adalah sebagai wujud kehadiran negara dalam rangka menangani permasalahan pandemi Covid-19. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan landasan hukum bagi Pemerintah di dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat extraordinary di bidang keuangan negara maupun tindakan antisipatif forward-looking terhadap ancaman memburuknya perekonomian dan ancaman stabilitas sistem keuangan seiring dengan ketidakpastian dan belum berakhirnya penyebaran Covid-19,” tandas Menkeu. (dep/hpy/nr)

Undang-Undang No 2 Tahun 2020

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

map Wilayah Desa

account_circle Aparatur Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

message Komentar Terkini

  • person Dede kuswara

    date_range 06 Maret 2021 20:43:01

    Mantul,mantab betul... Ayo kita tanamkan rasa cinta [...]
  • person M.Ismail

    date_range 06 Maret 2021 15:42:43

    Mantap..semoga terus jadi Desa yang berprestasi [...]
  • person Purokip

    date_range 09 September 2020 21:09:21

    Semangat 45 [...]
  • person Purokip

    date_range 09 September 2020 21:05:46

    Jooosss..... Mannntaaab Maju Terus Desaku.... [...]
  • person Edi Suwantoro

    date_range 04 September 2020 15:17:37

    Mantab Semoga bermanfaat ditengah pandemi [...]
  • person Anonym

    date_range 05 Agustus 2020 19:29:23

    Semoga Tetap Jaya [...]
  • person Edi Suwantoro

    date_range 05 Agustus 2020 13:41:19

    Bravo desa marga bhakti [...]
Alamat : JL.POROS BATUMARTA UNIT XI
Desa : Marga Bhakti
Kecamatan : Sinar Peninjauan
Kabupaten : Ogan Komering Ulu
Kodepos : 32152
Telepon :
Email : desamargabhakti@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:68
Kemarin:113
Total Pengunjung:46.178
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.168.110.128
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel